PEMBAHASAN 2.1 Pengaruh Sosial Budaya dalam Kesehatan Masyarakat. Seperti kita ikuti bersama, akhir-akhir ini diskusi tentang global change banyak diangkat. Berbagai perubahan sosial, ekonomi, budaya, teknologi dan politik mengharuskan jalinan hubungan di antara masyarakat manusia di seluruh dunia. psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi individu. Stres yang terlalu besar mempengaruhi kemampuan individu dalam menghadapi lingkungan, sehingga berkembang berbagai macam gejala stres yang dapat mengganggu pelaksanaan kerja. Kondisi ini terjadi karena karyawan akan lebih banyak JurnalIlmu Pemerintahan dan Sosial Politik 4 (1) (2016): 97-106 Semua kegiatan baik yang langsung maupun yang tidak langsung bertujuan untuk mencegah penyakit, meningkatkan maupun tidak, yang dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat yang sehat WHO 1972 (dalam Azwar 1990). Menjagakondusifitas lingkungan dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma dan hukum; Tanggung Jawab Sosial di Sekolah Selain di perusahaan dan lingkungan masyarakat, kamu juga harus mewujudkan tanggung jawab sosial di sekolah atau kampus. Adapun contoh kepedulian sosial terkait lingkungan pendidikan di sekolah atau kampus, antara lain : Lingkunganintrasocietal tidak harus murni bersifat politik akan tetapi memiliki pengaruh sedemikian rupa sehingga memaksa sistem politik menyesuaikan bahkan mengubah dirinya. David Easton membagi lingkungan intrasocietal menjadi sistem ekologi, sistem biologis, sistem psikologi, dan sistem sosial. Sistem Ekologi Indonesia Darikedua definisi diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian Lingkungan Bisnis adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen organisasi atau aktifitas usaha. 2.1.2 Pembagian Lingkungan Bisnis Berdasarkan tingkat pengaruh pada perusahaan maka lingkungan bisnis dapat tcROuR. Ilustrasi Prilaku dan Partisipasi Politik Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat. Pemerintah dan masyarakat merupakan kumpulan manusia. Pada dasarnya manusia yang melakukan kegiatan dibagi dua, yakni warga negara yang memiliki fungsi pemerintahan penjabat pemerintahan, dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan fungsi politik. Namun fungsi pemerintahan maupun fungsi politik biasanya dilaksanakan oleh struktur tersendiri, yaitu suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi pemerintahan dan infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik. Ada dua contoh kajian pendekatan perilaku, yaitu suatu model perilaku politik pada umumnya, dan konsep partisipasi politik. A. Model Perilaku Politik Ada tiga kemungkinan dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik yakni, individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik pemimpin, aktivis politik, dan individu warga Negara biasa. Agregasi adalah individu aktor politik secara kolektif kelompok kepentingan, birokrasi, parpol, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa, sedangkan tipologi politik kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist, dan demokrat. Kajian terhadap perilaku politik dijelaskan dari sudut psikologik di samping pendekatan structural fungsional dan structural konflik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi dari ketiga pendekatan tersebut. Yakni ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik yaitu Lingkungan sosial politik tak langsung sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor keluarga, agama, sekolah,dan kelompok pergaulan.Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Ada tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu lingkungan sosial politik tak langsung mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi. Selain itu, mempengaruhi juga lingkungan social politik langsung berupa situasi. Tidak hanya itu saja, faktor lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi akan mempengaruhi struktur kepribadian sikap1. 1. Pemimpin Politik Ini merupakan salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik, adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Kepemimpinan merupakan bagian dari kekuasaan tapi tidak sebaliknya. Kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih kepada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikutnya sedangkan kekuasaan belum tentu menggunakan pengaruh untuk kepentingan bersama antara pemilik kekuasaan dan yang dikuasai. Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik lembaga-lembaga pemerintahan, dan yang berlangsung dalam infrastruktur parpol dan organisasi kemasyarakatan. Kategorisasi kepemimpinan dapat dilakukan atas tiga kriteria, yaitu proses kepemimpinan dan karakter pemimpin, hasil kepemimpinan dan sumber kekuasaan. Tipe kepemimpinan lain dapat pula dikemukakan berdasarkan motif dan keterampilan pemimpin menggunakan kekuasaan, seperti yang di kemukakan oleh Nicco Machiavelli, yaitu pemimpin tipe rubah foxes dan tipe singa lions. Pemimpin tipe rubah ialah pemimpin yang cerdik dan terampil yang menolak penggunaan paksaan dan lebih mengandalkan diri pada manipulasi dan tawar-menawar dalam mencapai tujuan, sedangkan pemimpin tipe singa adalah pemimpin yang memiliki kekuatan dan integritas yang bersedia menggunakan paksaan dalam mengejar tujuan2. Kepemimpinan dibagi dua, yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformatif. 2. Partisipasi Politik Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Sehingga partisipasi politik itu adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah3. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan4. 3. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Gerakan ke Arah Partisipasi Politik Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik yaitu sebagai berikut Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpatisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industralisasi yang cukup matang. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. KeterlibaTan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk nonkonvensional antara lain petisi, kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Perbedaan antara bentuk partisipasi politik konvensional dengan bentuk partisipasi politik nonkonvensional adalah sebagai berikut Budaya politik yang partisipatif adalah budaya politik yang demokratik, dalam hal ini, akan mendukung terbentuknya sebuah system politik yang demokratik dan stabil. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut “suatu kumpulan system keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi,”kata Almond dan Verba5. 1. Budaya Politik Partisipan Menurut Bronson dkk dalam bukunya Belajar Civic Education dari Amerika, beberapa karakter publik dan privat sebagai perwujudan budaya partisipan sebagai berikut 2. Konvensional Pemberian suara voting, Diskusi politik, Kegiatan kampanye, Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. 3. Nonkonvensional Pengajuan petisi , berdemontrasi, konfrontasi, mogok,tindak kekerasan politik harta benda perusakan, pemboman, pembakaran, tindakan kekerasan politik terhadap manusia penculikan,pembunuhan,perang gerilya, dan revolusi. Menjadi anggota masyarakat yang independen. Memenuhi tanggung jawab personal kewargaan di bidang ekonomi dan politik. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional secara sehat. 4. Tipologi Partisipasi Politik Partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. C. Model Partisipasi Politik Partisipasi politik di Negara-negara yang menerapkan system politik demokrasi merupakan hak warga Negara tetapi dalam kenyataan persentase warga Negara yang berpartisipasi berbeda dari satu Negara ke Negara yang lain. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah sistem politik. Yang dimaksud dengan dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Sedangkan dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah. 1. Perilaku Memilih Ada lima pendekatan yang digunakan dalam memilih yakni, structural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial, dan pilihan rasional. 2. Pendekatan Struktural Melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilu, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. 3. Pendekatan Sosiologis Cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. 4. Pendekatan Ekologis Hanya relevan apabi la dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial. 5. Pendekatan Psikologi Sosial Sama dengan penjelasan dalam model perilaku sosial. Konsep ini merujuk pada pemilu berupa identifikasi partai atas partai-partai yang ada atau ketarkaitan emosional pemilih terhadap partai tertentu. 6. Pendekatan Pilihan Rasional Melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi unting dan rugi. Keempat pendekatan tersebut sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Referensi ₁Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik Jakarta Grasindo, 1992, h 132. ₂Ibid, h. 133-139. ₃Joko Budi Santoso, Modul Kewarganegaraan Solo Hayati, 2006, h 12. ⁴Surbakti, Memahami Ilmu Politik, ⁵Joko Budi Santoso, Modul Kewarganegaraan, Perilaku politik dan pilihan merupakan sebuah konstruksi sosial, sehingga untuk memahaminya diperlukan dukungan konsep dari berbagai berbagai disiplin ilmu. Dalam menganalisis hal tersebut, maka banyak variabel yang perlu diperhatikan dalam konteks sosial yang sangat dinamis. Mulai dari variabel ekonomi, psikologi sosial, konsep sosiologis geopolitik dan sebagainya Gaffar, 2005. Berbagai disiplin ilmu atau berbagai variabel digunakan secara menyeluruh dan integral. Sebagai manifestasi sikap politik, pilihan politik tidak dapat dipisahkan dari budaya politik yang oleh Almond dan Verba diartikan sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara didalam sistem itu. Almond menyebutkan bahwa, tiap sistem politik mewujudkan dirinya di dalam pola orientasi-orientasi dan tindakan-tindakan politik tertentu. Dia menyebut pola-pola orientasi-orentasi ini sebagai kebudayaan politik. Seseorang dalam suatu komunitas masyarakat akan dihadapkan oleh nilai dan norma yang diterima sebagai suatu kemestian. Hal inilah yang mempengaruhi pola perilaku seseorang beserta orientasi-orientasi terhadap objek-objek yang ada, dan seperti yang disebutkan oleh Almond, bahwa pola-pola orientasi terhadap objek-objek politik, merupakan wujud dari kebudayaan politik suatu komunitas masyarakat. Dalam suatu masyarakat terdapat suatu nilai-nilai yang dianut sebagai suatu kesatuan pola bertindak, berpikir dan merasakan. Inilah yang disebut sebagai budaya masyarakat secara keseluruhan. Sejumlah elemen kebudayaan dianut dan mempengaruhi perilaku seluruh anggota masyarakat, sementara sejumlah elemen kebudayaan yang lain, meskipun dianggap memiliki salienasi yang tinggi oleh para penganutnya, hanya berlaku di kalangan anggota kelompok yang sangat terbatas, dalam artian inilah para ahli membedakan pengertian kebudayaan dari sub kebudayaan. Dari uraian diatas, dapat di katakan bahwa terdapat suatu nilai yang berlaku secara menyeluruh, tapi terdapat pula nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu, dan itu biasanya tidak berlaku bagi kelompok masyarakat lain Mashod, 1987 . Seperti halnya pendekatan- pendekatan yang diuraikan sebelumnya tentang perilaku memilih, itu bersumber dari penelitian yang diadakan di negara-negara maju, pemilu yang berulang-ulang dan praktek demokrasi yang relatif bersih, memungkinkan teori itu memiliki validitas tinggi untuk memprediksi perilaku pemilih untuk pemilu-pemilu berikutnya. Untuk konteks Indonesia, terdapat perbedaan antara masa orde baru dan pasca orde baru, seperti iklim sosial politik yang berbeda antara kedua masa tersebut. Tapi bukan berarti hasil kajian pada masa sebelumnya sama sekali tidak bisa digunakan, mengingat hasil penelitian pada masa reformasi masih sangat terbatas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prilaku politik munurut Surbakti 199216 adalah 1. Lingkungan sosial poltik taklangsung, seperti sistem politik, ekonomi, sistem kebudayaan media massa. 2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian masyarakat seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. 3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. 4. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi masyarakat secatra langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, sepri cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya. Dari lingkungan sosial politik langsung masyarakat mengalami sosialisasi langsung dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Dimana faktor lingkungan sosial politik yang berupa sosialisasi internalisasi dan politisasi, selain itu faktor lingkungan sosial politik taklangsung juga mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung berupa situasi. Faktor lingkungan sosial berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasi akan mempengaruhi struktur kepribadian atau sikap perilaku pemilih. Perilaku politik suatu masyarakat juga bisa dipengaruhi oleh adanya unsur-unsur kekuasaan. Seorang pemimpin sebagai pemilik kekuasaan bisa mempengaruhi, bahakan menciptakan dan menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga para pengikut dapat mempengaruhi pemimpin yang diinginkan. Sebaliknya seorang pengikut dapat mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan, dan menyuruh untuk memeprtahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya Hidayat, 2002 44. Diantara beberapa jenis pengelompokkan sosial, agama merupakan salah satu faktor penting pembentukan perilaku memilih di Indonesia, sejumlah penelitian menunjukkan, agama pemilih memiliki korelasi nyata dengan perilaku memilih Prihatmoko, 2005. Setiap orang yang mengaku beragama, akan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok agamanya dan pilihan politiknya biasanya disejalankan dengan agama yang dianutnya. Studi tentang besarnya pengaruh agama, bisa saja menjadi hal yang kurang relevan lagi untuk masa sekarang ini. Tapi beberapa rujukan lain justru memperkuat bahwa agama menjadi variabel penting dalam membentuk perilaku memilih. Selain orientasi agama, terdapat faktor sosial yang perlu mendapat perhatian yaitu usia dan jenis kelamin. Studi-studi tentang faktor usia dan jenis kelamin terhadap perilaku pemilih sangat penting dilakukan, jumlah kaum wanita yang lebih lima puluh persen dari total populasi merupakan proporsi yang menentukan hasil pemilu jika terdapat korelasi erat antara jenis kelamin dan pola pilihan. Berbicara tentang korelasi antara jenis kelamin dengan pola pilihan, Ramlan Surbakti menjelaskan terdapat perbedaan perilaku politik perempuan dari pria baik pada peringkat warga negara maupun pada peringkat elit yang dijelaskan dengan perbedaan belajar mengenai sex roles dan sex role yang pantas dalam bidang politik pada masa kanak-kanak atau masa ini diartikan sebagai sosialisasi politik. Populasi perempuan yang melebihi setengah dari keseluruhan jumlah populasi merupakan suatu kajian yang menarik, apalagi mekanisme yang ada yaitu legitimasi pada hasil pemilihan umum yang mensyaratkan suara mayoritas, menjadikan posisi perempuan ini menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. Adanya perbedaan perilaku politik antara laki-laki dan perempuan, seperti yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti, menjadikan faktor sosial ini perlu diperhatikan. Faktor sosial lainnya yang perlu diperhatikan yaitu orientasi kandidat. Pengaruh orientasi kandidat terhadap pola perilaku dan pilihan pollitik tidak tampak pada pemilu-pemilu pada zaman orde baru, dengan sistem pemilu yang memilih partai, umumnya para pemilih tidak memperhatikan kandidat saat melakukan pencoblosan. Sistem yang ada pada masa orde baru, memang tidak menyediakan ruang untuk proses pencoblosan kandidat. Tapi pada masa yang lebih demokratis, maka hal ini dimungkinkan. Perilaku pemilih pada pemilu 1999, walaupun masih sistem pencoblosan lambang partai, dipengaruhi faktor kandidat. Hal ini membuktikan bahwa sistem yang lebih demokratis akan membuka seluas-luasnya ruang kontestasi untuk setiap orang untuk “berkompetisi” sesuai dengan aturan yang ada Mufti. 2005. Pada pemilu 2009 dengan sistem pemilihan tanda gambar partai dan nama kandidat, faktor kandidat legislatif akan memberi pengaruh besar terhadap perilaku memilih, terlebih-lebih pada pemilihan presiden dengan sistem pemilihan langsung. Terdapat bangunan kognitif yang digunakan oleh pemilih untuk menilai seseorang yang akan maju sebagai calon atau kandidat, sehingga faktor kandidat sangat berpengaruh terhadap pola pilihan pemilih. Adnan Nursal 200437 menguraikan sejumlah orientasi pemilih dalam ajang pemilihan umum, antara lain 1. Sosial imagery atau citra sosial pengelompokan sosial, menunjukan streotip kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antar kandidat atau partai dengan segmen - segmen tertentu dalam masyarakat. Social imagery adalah citra kandidat dalam pikiran pemilih mengenai “berada” didalarn kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa sebuah partai atau kandidat politik. Social imagery dapat terjadi berdasarkan banyak faktor antara lain a. Demografi 1 Usia contoh partai anak muda 2 Gender contoh calon pemimpin dari kelompok hawa 3 Agama contoh partai bercorak Islam, Katolik b. Sosio ekonomi 1 Pekerjaan contoh partai kaum buruh 2 Pendapatan contoh partai wong cilik c. Kultur dan etnik 1 Kultur contoh kandidat adalah seniman, santri 2 Etnik contoh orang Jawa, Sulawesi d. Politis-ideologi contoh partai nasionalis, partai agamis, partai konservatif, partai moderat. 2. Identifikasi partai, bisa menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan dalam menentukan pilihan politik sesuai dengan kedekatan terhadap suatu partai yang dihubungkan dengan kandidat. 3. Identifikasi kandidat a. Emosional feelings, dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukan oleh police making yang ditawarkan. b. Kandidat personality, mengaju pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat. 4. Isu dan kebijakan politik, pengaruh isu dan program bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perilaku pemilih. Semakin tingginya pendidikan pemilih, yang bisa meningkatkan daya kritis, semakin menyebabkan pentingnya peranan isu dan program. 5. Peristiwa-peristiwa tertentu a. Current events, mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. b. Personal events, mengacu pada peristiwa pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat. Misalnya, skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim, pernah ikut berjuang dan lain-lain. 6. Epistemic, adalah isu-isu pemilihan yang spesifik dimana dapat memicu keingintahuan pemilih mengenai hal-hal tertentu. Selanjutnya Lipset 2007181 juga mengemukakan, perilaku pemilih akan dipengaruhi oleh struktur sosial seorang individu, seperti kelompok politik dan sistem politik yang melekat pada individu berdasarkan etnis, agama, atau sistem ekonomi regional. Kemudian Upe 2008205 menurut hasil penelitiannya menyimpulkan terdapat enam variabel atau faktor sebagai stimulus politik yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam memilih kandidat, antara lain 1. Identifikasi figure Dalam proses Pemilihan Anggota Legislatif disebut juga sebagai pemilihan perorangan, hanya saja proses pencalonan melalui seleksi partai politik yang memiliki persentase kursi legislatif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan saat ini sudah dimungkinkan pencalonan diluar partai atau lebih dikenal dengan calon independent. Oleh sebab itu, harapan dari momentum ini adalah terpilihnya figur yang berkualitas, sehingga mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik, tentu dengan melihat sosok calon pemimpin yang berkemampuan dan profesional. 2. Identifikasi partai politik yang mengusung Secara sosiologis ada kemungkinan faktor ini dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Dimana pemilih mengaitkan pilihannya dengan kelompok sosialnya, dalam hal ini partai politik. 3. Isu kampanye Kampanye merupakan proses penyampaian program dari masing- masing pasangan calon melalui pesan-pesan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku pemilih. 4. Faktor juru kampanye Juru kampanye yang dimaksud yakni siapa saja yang aktif menyampaikan program-program pasangan calon, baik pada saat kampanye maupun diluar kampanye. Tentu saja para juru kampanye tersebut memiliki ikatan yang lebih dekat dengan konstituen di sekitar mereka. 5. Pertimbangan insentif hibah politik Fenomena menarik dalam Pemilihan Anggota Legislatif adalah maraknya kapitalisme Pemilihan Anggota Legislatif . Pertama, sebuah partai memiliki kewenangan untuk menuntut kontribusi kepada partai politik yang akan mengusungnya. Kedua, dalam kondisi pemilih yang masih sangat terbatas baik aspek ekonomi maupun politik, bisa dimanfaatkan para pihak kandidat untuk mendapatkan suara, dalam hal ini disebut hibah politik. 6. Faktor kelompok penekan pressure group Ajang Pemilihan Anggota Legislatif merupakan sebuah ajang demokratis, namun juga tidak menuup kemungkinan terjadinya praktek premanisme atau apapun bentuknya yang menekan pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Selainitu juga ada tekanan dari kelompok dimana masing- masing individu berada seperti keluarga, pertemanan, lingkungan pekerjaan dan sebagainya. Berdasarkan ilmu sosiologi, paradigma digunakan untuk analisis gejala keagamaan, fakta sosial, dan definisi sosial. Paradigma ini berfungsi menciptakan ketertiban yang menguntungkan semua pihak dalam masyarakat. Paradigma fakta sosial penting karena mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Contoh paradigma fakta sosial yaitu pengendara di jalan berhenti ketika lampu merah. Setelah lampu hijau pengendara bisa meneruskan perjalanan. Contoh paradigma sosial ini menjelaskan ketertiban yang harus ditaati individu. Berdasarkan buku Sosiologi Hukum, paradigma berfungsi sebagai pedoma seseorang dalam lingkungan. Paradigma bertujuan menjadikan pola pemikiran ketika terlibat dalam masyarakat. Menurut Wilardjo dan Liek 1990, paradigma adalah asumsi dasar dan dipercaya untuk menetapkan sudut pandang semua gejala yang ditelaah. Berikut penjelasan tentang paradigma fakta sosial. Paradigma Fakta Sosial Ilustrasi Masyarakat Multikultural Freepik Paradigma fakta sosial dikenalkan oleh Emile Durkheim 1858-1917. Berdasarkan buku Pengantar Sosiologi Hukum, paradigma fakta sosial adalah sesuatu yang berbeda dengan ide. Suatu objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Paradigma fakta sosial membutuhkan data riil di luar pemikiran manusia. Fakta sosial harus diteliti di dunia nyata. Teori yang digunakan yaitu fungsionalisme struktural, konflik, sistem, dan sosiologi makro. Sedangkan metodologi penelitian yang dipakai paradigma fakta sosial adalah kuesioner dan interview. Paradigma fakta sosial membahas batasan manusia yang mau tidak mau harus menaati kehidupan bermasyarakat. Contohnya paradigma fakta sosial adalah mengikuti peraturan adat istiadat di lingkungan. Fakta sosial bentuknya beragam sehingga tanpa disadari mengikuti lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan kerja. Contoh Paradigma Fakta Sosial Ilustrasi Seseorang di Anggota Kelompok Freepik Paradigma fakta sosial menjelaskan nilai dan norma yang sudah disepakati oleh kelompok dan individu. Seseorang menaati aturan yang berlaku untuk kehidupan. Berikut contoh paradigma fakta sosial. 1. Sekolah Di sekolah terdapat aturan yang mengikat untuk guru dan siswa. Kewajiban siswa adalah belajar, datang tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Kewajiban guru mengajar dan membimbing siswa sampai lulus. 2. Tempat Kerja karyawan perusahaan terikat aturan yang termasuk fakta sosial. Contohnya jam kerja pukul 8 pagi dan pulang jam 4 sore. Jadwal libur kerja adalah hari Sabtu dan Minggu. Karyawan berhak mendapatkan uang lembur dan pengajuan cuti. 3. Keagamaan Masyarakat berkewajiban mengikuti kegiatan keagamaan. Contohnya beribadah di masjid, gereja, pura, dan lainnya. Masyarakat memiliki aturan mengikat untuk mengikuti kegiatan ibadah yang diselenggarakan kelompok agama masing-masing. 4. Kesehatan Wabah virus Covid-19 mengubah kehidupan masyarakat. Pemerintah memberi instruksi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menggunakan masker. Masyarakat harus menaati aturan untuk antisipasi penularan Covid-19.

lingkungan sosial tidak langsung yang mempengaruhi politik individu adalah